BPKAD Adakan Rakor dan Sosialisasi APBD Guna Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tepat

BPKAD Adakan Rakor dan Sosialisasi APBD Guna Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tepat

BPKAD Adakan Rakor dan Sosialisasi APBD Guna Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tepat

 

Madah Sekadau, Sekadau Hilir - Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan di ruang serba guna Kantor Bupati Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Selasa (19/2). Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBD secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran dengan didukung oleh tertib administrasi.

Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menyampaikan dalam pembukaannya bahwa salah satu upaya yang ditempuh dalam melakukan pengendalian kegiatan secara intensif harus dilaksanakan secara internal oleh masing-masing pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran.

"Pimpinan SKPD harus dapat mengendalikan seluruh kegiatan dilingkup SKPDnya dengan mendayagunakan seluruh pejabat pengelola keuangan dan kegiatan dilingkup SKPD sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD  dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," Jelas Aloysius.

APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 66 Tahun 2018. Tahapan selanjutnya dalam siklus pengelolaan APBD adalah pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau, F. Iwan Karantika menjelaskan kewajiban Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

"Kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyediakan informasi pembangunan daerah dan Informasi keuangan daerah, jadi kewajiban kita sebagai pimpinan adalah menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan kondisinya antara lain geografis, demografi, potensi sumber daya alam, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing daerah," Ungkap F. Iwan Karantika.

Dalam hal ini APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan darin peraturan daerah dalam upaya untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan. (MadahSekadau/Achmad/Erik/Chandra)