Sekadau Hilir, Madah Sekadau – Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan Pertemuan Pembinaan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) Tentang 1000 HPK, Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi dan Balita Tingkat Kabupaten Sekadau yang dilaksanakan di Gedung Kateketik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Selasa (20/9/2022).
Pelaksanaan pertemuan pembinaan KPM tersebut bertujuan untuk membentuk tim dengan upaya memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu Pemerintah Daerah, Kecamatan maupun Desa dalam melaksanakan intervensi gizi yang terintegrasi.
Pada kesempatan tersebut Plt.Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau Henry Alpius menjelaskan bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Sekadau menjadi daerah lokasi khusus (lokus) percepatan penurunan stunting, ini merupakan langkah keseriusan Pemerintah untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Sekadau.
“Ada 8 aksi harus kita laksanakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting, ini merupakan aksi ke 5 yakni pembinaan kader pembangunan manusia dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sekadau,” jelas Henry.
Selain itu, Henry menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan pembinaan KPM ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting dan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, serta Nomor 12 Tahun 21 Tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021 – 2024.
Sementara itu, Bupati Sekadau menyebutkan bahwa Berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) prevelensi stunting pada tahun 2021 di Kabupaten Sekadau sebesar 26,50%, sedangkan data surveilans gizi yang tercatat pada sistem sisgizi terpadu adalah 26,4% ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana melakukan intervensi tepat sejak remaja hingga pada 1000 hari pertama kehidupan.
“Jika bicara stunting, kita tidak hanya memikirkan masalah asupan atau makanan, tetapi banyak hal yang perlu difikirkan, seperti sanitasi lingkungan, pola asuh, budaya, kebiasaan, ekonomi, ketahanan pangan, akses layanan kesehatan, infrastruktur dan lain-lain,” sebut Aron.
Untuk itu, sambung Aron, sangat diperlukan kerja tim dalam percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten, tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Jika tim sudah dibentuk diharapkan bisa bersinergi dalam melakukan intervensi di bidang masing-masing.
“Karena dampak stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang kurang, tetapi lebih kepada perkembangan otak,” tandasnya.
Adapun sebagai pemateri dalam kegiatan pertemuan pembinaan KPM tersebut yaitu Subagio dari Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau, Erni Muchsin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar serta Hadirin dari BKKBN Provinsi Kalbar.
Hadir pada kegiatan tersebut Koordinator Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Provinsi Kalbar, Ketua TP.PKK Kabupaten Sekadau, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sekadau, Para Kepala Desa serta para Kader Pembangunan Masyarakat dan Posyandu Desa di Kabupaten Sekadau. (MadahSekadau/Amd/AK)
