Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja

Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja

Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja

 

No.

Komponen

Uraian

 

1.

 

Dasar Hukum

 

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

 

 

2.

 

Persyaratan Pelayanan

 

Mengajukan surat permohonan LPK yang dilengkapi dengan persyaratan :

  1. Fotocopy Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari Instansi berwenang;
  2. Daftar Riwayat Hidup penanggungjawab LPK;
  3. Foto copy KTP;
  4. Foto copy NPWP atas nama lembaga;
  5. Pasphoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
  6. Surat keterangan domisili LPK;
  7. Foto copy  tanda bukti kepemilikan LPK  atau Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta / Hak milik/ sewa/ kontrak;
  8. Profile LPK yang ditandatangani  oleh penanggungjawab LPK;
  9. Mengisi Surat Pernyataan Perusahaan tentang keikutsertaan karyawan dalam BPJS yang bermaterai Rp. 6.000,-

 

 

3.

 

Mekanisme dan Prosedur

 

  1. Pengambilan formulir dan informasi permohonan  di loket  front office (FO);
  2. Pengajuan berkas permohonan untuk dilakukan verifikasi di loket front office (FO);
  3. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima dan diberi nomor pendaftaran serta dilakukan pencatatan, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon oleh petugas front office (FO);
  4. Berkas yang telah diverifikasi oleh front office dilanjutkan pemrosesannya oleh petugas Back Office (BO);
  5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh DPMPTSPTK bersama dengan Tim Teknis untuk menentukan memenuhi syarat atau tidaknya usaha/kegiatan untuk dikeluarkan izin dan dibuatkan BAP Tim Teknis yang diketahui atasan langsung Tim Teknis ( apabila diperlukan );
  6. Berdasarkan  BAP Teknis, jika permohonan disetujui maka perizinan diproses. Jika permohonan ditolak maka disiapkan surat pengembalian dokumen kepada pemohon. Jika permohonan disetujui dengan syarat maka disampaikan surat kepada pemohon untuk segera memenuhi syarat yang ditentukan agar proses perizinan dapat dilanjutkan;
  7. Permohonan perizinan yang telah disetujui untuk dapat diterbitkan dilanjutkan prosesnya dan dilakukan pencetakan sertifikat izin;
  8. Penyerahan sertifikat izin  oleh petugas Front Office (FO).

 

4.

 

Jangka Waktu Penyelesaian

 

7  Hari Kerja

 

5.

 

Biaya /Tarif

 

 

0,-

6.

 

Produk Pelayanan

 

Sertifikat Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja

 

7.

 

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

 

 

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telpon/ Fax (0564) 2042075 dan melalui petugas loket pengaduan;