Sekadau Hilir, Madah Sekadau – Pemda Kabupaten Sekadau Launching Portal Sistem Informasi dan Database Sawit Rakyat Swadaya yang berlangsung di Mess Pemda Kabupaten Sekadau Senin (8/3/2021). Kegiatan ini merupakan kerjasama Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau bersama Yayasan KEHATI dan SIAR (Sustainable and Innovative Areal Management Research) melalui dukungan Program Sustainable Palm Oil Support in Indonesia (SPOS Indonesia).
Portal yang dibangun merupakan sistem informasi dan database yang berbasis website menyangkut kebutuhan data dan informasi mengenai sawit rakyat yang dikelola secara swadaya. Dengan basis data yang tersedia diharapkan kemudian menjadi dasar pembuatan STDB ( Surat Tanda Daftar Budidaya) Perkebunan. Lebih jauh lagi harapannya untuk mewujudkan kebijakan nasional ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) atau perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.
“Ini sudah didorong dan diwajibkan sejak 2011. Namun, implementasinya berjalan lambat salah satunya karena tidak tersedianya data”, ujar Singlum, Project Manager SIAR.
Hal serupa disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Sekadau Paulus Yohanes, bahwa pendataan ini ditujukan untuk membantu petani swadaya kebun kelapa sawit.
“Saya harap program ini berjalan dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan petani daerah, karena kesulitan selama ini adalah menentukan luasan kebun”, harap Paulus Yohanes.
STDB adalah bukti administrasi legal untuk mendorong peningkatan mutu kelapa sawit karena mencantumkan posisi lahan petani, kualitas bibit sampai pada hasil panen.
Dalam paparannya Sandae, Kelapa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau menyampaikan bahwa secara umum produktivitas hasil panen petani kelapa sawit di Kabupaten Sekadau masih rendah sehingga perlu perhatian dan pembinaan dari pemerintah.
“Petani kelapa sawit di Sekadau rata-rata hasilnya 13 an ton, harusnya bisa mencapai 20 an ton per hektar dalam satu tahun”, ungkapnya.
Turut hadir pada kegiatan ini beberapa instansi pemerintah terkait, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) dan masyarakat perwakilan petani kelapa sawit. (MadahSekadau/Aan/AK)
