Belitang Hulu, Madah Sekadau – Wakil Bupati Sekadau, Subandrio lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan posko PPKM Mikro tingkat Desa wilayah Kecamatan Belitang Hulu. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan di kantor Camat Belitang Hulu, Senin (5/07/2021).
Hadir pada monev tersebut tim monitoring Satgas Kabupaten yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, Kapolsek, Danramil, jajaran pemerintah Kecamatan Belitang Hulu, dan Para Kepala Desa.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Bupati Sekadau selaku Ketua Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Sekadau Nomor 140/1148/DPMD/2021.
Monitoring ini bertujuan untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan posko PPKM Mikro agar berjalan maksimal dengan aktifnya satuan gugus tugas desa yang terdiri dari empat tim yaitu; tim pencegahan, tim penanganan, tim pembinaan dan tim pendukung, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sekadau.
“Hari ini mengapa Kepala Desa dikumpulkan, hal ini dalam rangka mensinkronkan kebijakan pusat dan daerah. Tugas nomor satu kita tahun ini adalah bagaimana menekan penyebaran Covid-19 diseluruh Indonesia, tidak terkecuali pemerintah Desa. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi masyarakat. Sementara hanya dua itu tugas kita,” sebut Subandrio.
Pencairan Dana Desa (DD) tahap 2 menjadi salah satu poin yang menjadi sorotan Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap Kepala Desa yang hadir. Berdasarkan ketentuan yang ada biaya pelaksanaan PPKM Mikro bersumber dari 8% Dana Desa.
Sementara hingga saat ini untuk wilayah Belitang Hulu masih banyak desa yang belum mengajukan pencairan Dana Desa tahap 2.
“Dananya sudah ada, tinggal dicairkan. Silahkan lengkapi persyaratan pencairannya. Kalau dananya belum cair bagaimana mau melaksanakan PPKM Mikro. Saya tidak yakin ada yang mau manalangi pembuatan pos dan operasional kegiatan,” ujar Sekretaris Pemdes, Jaluk.
Subandrio mengingatkan kepada Kepala Desa agar mempergunakan alokasi dana PPKM Mikro ini secara bertanggungjawab “PPKM Mikro ini setelah diaudit internal juga diaudit eksternal, ini kita tegaskan lagi Kepala Desa jangan korupsi,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya pihak desa memberikan laporan berkala satu minggu satu kali kepada satgas kecamatan mengenai perkembangan kasus didaerah masing-masing.
Per tanggal 5 Juli 2021 terdapat 7 kasus konfirmasi di Kabupaten Sekadau. Kondisi ini lebih baik setelah sebelumnya pada akhir Juni Kabupaten Sekadau menyentuh zona orange. Data dari Dinas Kesehatan PP & KB menyebut BOR (tingkat keterisian Rumah Sakit pasien Covid-19) 47 %, angka kematian sebesar 2,4%, dan kasus aktif turun menjadi sebesar 0,36%, sedangkan tingkat kesembuhan sebesar 95%.
“Kemarin kita dari zona orange yang tinggi bisa turun ke zona kuning. Kita bisa turun karena kasus aktifnya dibawah 1%,” ugkap Kepala Dinas Kesehatan PP & KB, Henry Alpius. (MadahSekadau/Aan/AK)
