Madah Sekadau – Sekadau Hilir, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sekadau menggelar rapat konsultasi yang terdiri dari segenap pengurus PKK Kabupaten Sekadau, PKK Kecamatan, dan PKK Desa Se-Kabupaten Sekadau. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung Kateketik, Jalan Merdeka Selatan, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Senin (17/9/2018).
Mengangkat Tema “Integrasi Program PKK Dalam Mendukung Keutuhan Dan Kerukunan Keluarga Sebagai Kunci Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia”, acara ini dibuka langsung oleh Bupati Sekadau, Rupinus.
Dalam sambutannya Rupinus menyampaikan kepada SKPD terkait untuk mendukung penuh program-program PKK, seperti program pendidikan, ketahanan pangan, kesehatan.
“Mengenai SKPD terkait mohon dukungannya untuk program dari PKK ini, misalnya ketahanan pangan, kesehatan, posyandu, pencegahan stunting, KB dan sebagainya, sesuai dengan tugas dari masing-masing SKPD tersebut,” Jelas Rupinus.
Sementara itu Ketua TP PKK Kabupaten Sekadau, Kristina Rupinus, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan dalam upaya untuk dapat memberikan saran dan pendapat dari berbagai TP PKK kecamatan dan desa.
“Melalui rakor PKK ini untuk dapat menghimpun saran dan pendapat untuk menyempurnakan dalam membuat program-program sehingga dapat dilaksanakan dengan baik,” Ungkap Kristina Rupinus.
“Pada pengelolaan program kerja haruslah bersinegri dengan instansi terkait yang mengacu kepada program Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja,” Tambahnya
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelantikan Ketua TP PKK seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau, sekaligus penyerahan secara langsung penghargaan pembinaan kepada TP PKK di 7 Desa yang ada di Kabupaten Sekadau, yang diserahkan langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sekadau, Kristina Rupinus, berserta Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sekadau, Vixtima Heri Supriyanti Aloysius.
Rapat Konsultasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menciptakan kesamaan pemahaman tentang pelaksanaan program kerja PKK mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan, sampai kepada TP PKK Desa yang mempunyai sekala prioritas dengan kondisi di daerah masing-masing. (madahsekadau/Ahmad/Halim/Tere/Rija)
